Anambas Samudera Kepri

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tandatangani MoU Bersama BPKP Kepri, Wujudkan Pemerintahan yang Baik

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tandatangani MoU Bersama BPKP Kepri, Wujudkan Pemerintahan yang Baik

Anambas, SK.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (28/10/21) di Ruang Media Center Kantor Bupati Kepulauan Anambas.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra dan Ketua Wakil BPKP Provinsi Kepri, Wawan Yulianto.

Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Perwakilan BPKP Provinsi Kepri yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

“Mudah-mudahan melalui MoU ini akan terbangun sinergi dan kolaborasi kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucapnya.

Melalui MoU ini Wan Zuhendra mengharapkan dukungan penuh dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepri agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memperbaiki segala kelemahan, kendala serta hambatan yang terjadi selama ini, dalam penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan Resiko, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) serta pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah sehingga harapan masyarakat dapat terwujud.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Wawan Yulianto dalam sambutannya menjelaskan sesuai arahan Kepala BPKP Pusat bahwa seluruh kepala perwakilan menjadi perpanjangan tangan dari BPKP Pusat untuk membantu memberikan dukungan kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam rangka mengawal akuntabilitas.

“Semoga apa yang bisa kami dukung dan berikan nanti dapat memberi warna dan semangat baru dalam sisi tata kelola pemerintah yang baik (Governance, Risk and Compliance) agar Anambas bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terjaga,” tutupnya.

Turut Hadir, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri beserta Rombongan, Sekretaris Daerah KKA, Kepala OPD, Sekretaris Setwan, serta Staf Inspektorat KKA.(Red).

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: